Menteri Imigrasi Agus Andrianto memastikan penyesuaian hukum keimigrasian dengan KUHP dan KUHAP baru, mendorong pendekatan preventif dan berbasis risiko.
KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku, menandai babak baru hukum Indonesia. Habiburokhman menyatakan ini sebagai langkah reformis untuk keadilan dan pengakuan HAM.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan KUHP dan KUHAP baru telah memenuhi syarat pembuatan UU. Ia juga menanggapi hoaks terkait undang-undang tersebut.