detikNewsMinggu, 19 Sep 2021 17:25 WIB

Waket DPD: Pemilu Langsung Sudah Seperti Industri dalam Demokrasi Kita

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilihan umum (pemilu) langsung Indonesia.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 14:05 WIB

KPU Anggarkan Pemilu 2024 Rp 86 T, Mendagri Pertimbangkan Efisiensi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan Rp 86 triliun untuk Pemilu 2024. Mendagri Tito Karnavian meminta anggaran itu diefisiensi.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 12:46 WIB

Beda dari KPU, Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu Digelar April 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan waktu yang berbeda dengan KPU terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 11:32 WIB

KPU Usul Kampanye Pemilu 2024 Digelar 7 Bulan

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan waktu kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Usulan ini berbeda dengan rencana awal, yakni kampanye digelar selama 4 bulan.

detikNewsSenin, 13 Sep 2021 16:07 WIB

Hasyim Wahid, Anggota Bawaslu dan Mantan Jurnalis Banyuwangi Tutup Usia

Kabar duka datang dari Kabupaten Banyuwangi. Hasyim Wahid, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, tutup usia.

detikNewsSabtu, 11 Sep 2021 18:06 WIB

Usulkan Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 T, KPU: Honor KPPS Harus UMR

Komisioner KPU Pramono U Tanthowi menjelaskan honor petugas KPPS diusulkan sebesar UMR menjadi salah satu alasan kenapa usulan anggaran Pemilu 2024 membengkak.

detikNewsJumat, 10 Sep 2021 11:24 WIB

Meletakkan Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Demokrasi sejatinya merupakan paham atau cara pandang dalam mengelola bangsa dan negara sebagai sebuah entitas politik yang berdaulat

detikNewsRabu, 08 Sep 2021 16:08 WIB

Penjelasan Anggota Bawaslu DIY soal Hartanya Minus Ratusan Miliar

Anggota Bawaslu DIY Sutrisnowati mengaku ada kesalahan input ketika ia melaporkan LHKPN 2020 sehingga dia langsung melakukan perbaikan pada LHKPN-nya.

detikNewsRabu, 08 Sep 2021 11:51 WIB

BPJAMSOSTEK Klarifikasi soal Harta Pejabatnya Minus Triliunan Rupiah

BPJAMSOSTEK mengklarifikasi soal harta kekayaan pejabatnya yang tercatat memiliki utang Rp 1,3 triliun. Ternyata, ada kesalahan saat mengisi formulir LHKPN.