Penyidikan KPK terhadap penyelenggaraan ibadah haji bukan barang baru dan "ujug-ujug". Ini adalah realisasi dari sebuah skema operasi 8 tahun yang lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyelewengan kekuasaan dan jual-beli jabatan di daerah, menegaskan perlunya reformasi tata kelola pemerintah.
Irvian Bobby Mahendro, pejabat Kemnaker, dilaporkan menerima Rp 69 miliar dalam kasus pemerasan, sementara LHKPN-nya hanya Rp 3,9 miliar. KPK akan selidiki.