PDIP Taput mengaku menemukan sejumlah peristiwa terkait adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pihaknya bakal menyurati MK terkait dengan temuan tersebut.
MK menggelar simulasi akbar dukungan penanganan perkara PHPU 2024. Simulasi tersebut diikuti oleh pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara.
Pakar Hukum Tata Negara Dr Fahri Bachmid menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki wewenang checks and balances dalam proses pemilihan umum (Pemilu).