detikFinance

Pebisnis Tambang Butuh Kepastian Hukum di RI

Ketidakpastian hukum di sektor pertambangan Indonesia mengancam iklim investasi.

Selasa, 24 Des 2024 15:49 WIB

detikNews

Lapas Khusus Koruptor di Pulau Terpencil Masih Dibahas, Butuh Anggaran Rp 4 T

Pemerintah sedang merencanakan pembangunan lapas khusus untuk koruptor di pulau terpencil, dengan anggaran hampir Rp 4 triliun.

Kamis, 28 Agu 2025 08:13 WIB

detikJateng

Staf Penyuap Mbak Ita Ngaku Dapat Titipan Duit di Kresek, Ada Pecahan Rp 2 Ribu

Sidang kasus korupsi eks Wali Kota Semarang, Mbak Ita, mengungkap fakta soal uang setoran proyek yang diterima dalam kantong plastik. Ada pecahan Rp 2 ribu.

Senin, 02 Jun 2025 13:39 WIB

detikBali

Ketua DPRD NTB Tolak Seaplane-Glamping, tapi Dukung Tambang Dikelola Koperasi

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie, menolak pembangunan seaplane dan glamping di Danau Segara Anak. Ia dukung pengelolaan tambang emas ilegal melalui koperasi.

Rabu, 27 Agu 2025 22:10 WIB

detikKalimantan

Kasus Bos Sritex Terkuak gegara Awalnya Perusahaan Untung Jadi Buntung

Bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari bank.

Kamis, 22 Mei 2025 06:31 WIB

detikNews

HNW Dorong Optimalisasi Penyerapan Kuota Haji untuk Kurangi Masa Tunggu

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengevaluasi kuota haji 2025 yang tidak terserap. Ia mendorong optimalisasi kuota untuk mengurangi antrean jamaah haji.

Rabu, 27 Agu 2025 20:49 WIB

detikNews

KPK: Dirjen PHU Minta Jadwal Ulang Pemanggilan, Ada Kegiatan di DPR

KPK memanggil Dirjen Haji Kemenag Hilman Latief terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Hilman meminta penjadwalan ulang karena ada agenda di DPR.

Rabu, 27 Agu 2025 19:41 WIB

detikSumut

KKP Verifikasi Pengajuan Izin Tambang di Pulau Citlim, KPK Ingatkan Risiko

KKP melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pemanfaatan Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepri. Turut melibatkan ahli dari PT, tim tenis dan KPK.

Rabu, 27 Agu 2025 19:00 WIB

detikNews

Larangan Pimpinan KPK Ketemu Pihak Beperkara Dilanggengkan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) tegas menyatakan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara. Ini bertujuan menghindari potensi multitafsir.

Jumat, 03 Jan 2025 15:42 WIB

detikNews

Kejagung Apresiasi Putusan MK, Kewenangan Jaksa Usut Korupsi Dikuatkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik putusan MK tersebut karena dinilai menguatkan kewenangan jaksa dalam penyidikan kasus korupsi.

Rabu, 17 Jan 2024 09:40 WIB