Menteri Hukum menandatangani SK kepengurusan PPP, namun DPW Jabar menolak. Dualisme kepemimpinan PPP mencerminkan konflik internal dan krisis identitas.
UMP 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan pengumuman UMP akan dilakukan sebelum 31 Desember 2025 dan berlaku mulai Januari 2026.