Pramono Anung akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tanah ilegal di bantaran sungai. Pramono akan mendalami lebih dulu perihal status tanah warga.
Menurut HNW pemberian bansos mestinya tidak dikaitkan dengan kewajiban vasektomi, karena memang ketentuan konstitusional yang wajib dilaksanakan oleh negara.