Anggota Komisi II DPR menyoroti ada banyak konflik pertanahan. Ia mengusulkan tambahan alokasi anggaran buat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mempertanyakan kebijakan penyitaan tanah telantar. Ia minta kepastian regulasi agar tidak asal dalam pelaksanaannya.