Puan menegaskan, di UU TNI baru, prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Puan menekankan 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi TNI aktif.
Penundaan pengangkatan CASN menjadi salah satu yang ramai disorot publik setelah rentetan kasus yang menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komdigi menyatakan akan kooperatif terkait penyidikan Kejari Jakpus menyangkut kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.