Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat pleno RUU DKJ. Dari 9 fraksi, 8 di antaranya menyepakati RUU DKJ untuk dibawa ke rapat paripurna, PKS menolak.
HNW menyoroti hilangnya frasa 'perkawinan yang sah' pada definisi keluarga dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mendorong pemilihan DPRD hingga walikota di Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat jika nanti resmi DKJ.