Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan APBN bisa mendanai 24 daerah yang ditetapkan oleh MK untuk melakukan pencoblosan suara ulang pilkada.
Polda Sumut menduduki urutan kedua dalam tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia. Peningkatan 3,3% terjadi pada semester pertama 2025 dibandingkan 2024.