detikFinance
Sederet Rencana Aksi Buruh: Demo Besar-besaran hingga Mogok Kerja
Dalam waktu dekat, buruh berencana melakukan tiga aksi dengan tuntutan berbeda.
Sabtu, 16 Jul 2022 14:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
5 Juta Buruh Ancam Mogok Produksi Jika Gugatan UU P3 Tak Dikabulkan
Para buruh mengancam akan melakukan aksi mogok produksi bilamana gugatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) ditolak oleh hakim MK.
Jumat, 15 Jul 2022 19:45 WIB
detikFinance
4 Alasan Buruh Dukung Anies Ajukan Banding Soal UMP DKI
KSPI menyatakan 4 alasan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding ke PTTUN terkait dengan putusan UMP yang dibatalkan PTUN Jakarta.
Jumat, 15 Jul 2022 16:26 WIB
01:49
20Detik
Buruh Siap Kawal JR UU Ciptaker: Jangan Nistakan Perjuangan Kami!
Rabu, 21 Jan 2026 17:33 WIB
detikNews
Populisme dan Usaha Merawat Demokrasi
Menghadapi Pemilu 2024, populisme menjadi salah satu topik yang santer dibincangkan baik dari sisi konstruksi ide hingga berbagai dampak destruktifnya.
Rabu, 13 Jul 2022 11:30 WIB
detikFinance
Buruh Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Minta Anies Bertindak
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak UMP DKI Tahun 2022 diturunkan dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454.
Selasa, 12 Jul 2022 21:15 WIB
detikNews
Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK karena Legalkan Omnibus Law-Salah Ketik
Partai Buruh menggugat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK. Apa argumennya?
Senin, 27 Jun 2022 16:25 WIB
7 Foto
detikFinance
Selain Gugat ke MK, Buruh Bawa Isu UU PPP-Omnibus Law ke Dunia Internasional
Selain mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), para buruh juga akan mengadakan kampanye secara internasional.
Selasa, 21 Jun 2022 14:24 WIB
detikFinance
Tolak Keras UU PPP, Buruh Gugat ke MK Kamis Ini
Partai Buruh menolak tegas atas disahkanUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan rencana revisi KUHP.
Selasa, 21 Jun 2022 12:53 WIB
detikNews
Partai Buruh Tolak Keras UU PPP: Akal-akalan Hukum
Partai Buruh menolak keras Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Senin, 20 Jun 2022 14:24 WIB
detikBali
Jokowi Sahkan UU PPP Baru, Omnibus Law Bukan Lagi Kewenangan Menkumham
Presiden Jokowi mengesahkan UU PPP Nomor 13 Tahun 2022. Salah satunya mengatur perubahan kewenangan atas omnibus law, dari Menkumham ke Sekretaris Negara.
Senin, 20 Jun 2022 11:55 WIB