detiksearch

detikFinance

Utang Menggunung, AS Dapat Ganjaran Ini dari Moody's

Moody's menurunkan peringkat kredit AS dari AAA menjadi AA1, mencerminkan lonjakan utang dan defisit anggaran. Imbal hasil obligasi Treasury diperkirakan naik.

Sabtu, 17 Mei 2025 22:00 WIB

detikInet

AS Bikin Aturan untuk Hadapi Penyelundupan Chip AI ke China

AS membuat peraturan baru yang mewajibkan pembuat chip AI seperti Nvidia untuk menyertakan teknologi yang bisa memverifikasi lokasi chip sebelum diekspor.

Sabtu, 17 Mei 2025 21:05 WIB

detikTravel

AS Mulai Ditinggal Turis, Kerugian Besar Sektor Pariwisata Membayangi

Amerika Serikat diprediksi kehilangan sekitar USD 12,5 miliar (setara lebih dari Rp 200 triliun) dari belanja wisatawan asing tahun ini.

Sabtu, 17 Mei 2025 21:22 WIB

detikFinance

Trump Minta Balasan! RI Bakal Guyur AS Rp 244 Triliun Borong BBM-LPG

Sebagai bagian dari kesepakatan dagang, Indonesia diwajibkan membeli produk energi senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun.

Sabtu, 19 Jul 2025 05:57 WIB

detikNews

Istana Tegaskan Tak Ada Penyerahan Data Pribadi ke AS, Minta Warga Tak Khawatir

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tidak menyerahkan data pribadi WNI ke AS. Kerja sama dengan AS bertujuan untuk keamanan data, bukan penyerahan.

Jumat, 25 Jul 2025 14:31 WIB

detikNews

Universitas Columbia Setuju Bayar Denda Rp 3,6 T ke Pemerintah AS

Kesepakatan bertujuan menuntaskan investigasi federal terkait dugaan antisemitisme dan penyalahgunaan hibah. Imbalannya, Columbia dapat dana bantuan federal.

Jumat, 25 Jul 2025 14:46 WIB

detikNews

Pimpinan DPR Minta Komisi I-Pemerintah Dialog Bahas Transfer Data RI ke AS

"Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya, kalau perlu, dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Jumat, 25 Jul 2025 14:48 WIB

detikInet

Video Pengamat Minta RI Lihat Lebih Jauh Maksud AS Minta Data WNI

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi merespons soal negosiasi dagang RI-AS yang salah satunya mencakup transfer data WNI. Pemerintah disarankan ebih hati-hati.

Jumat, 25 Jul 2025 14:20 WIB