Pengadilan federal Malaysia menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan PM Najib Razak terkait hukuman yang diterimanya dalam sekandal korupsi 1MDB.
Kepatuhan melaporkan kekayaan secara jujur jadi salah satu indikator keberhasilan dalam mengukur integritas pejabat publik dan keberhasilan reformasi birokrasi.