Realisasi izin distribusi BBM bersubsidi di Pelabuhan Tengkayu I terhambat karena SOP belum diterbitkan, berdampak pada biaya operasional kapal dan masyarakat.
"Saya pikir sepakat lah Komisi VI untuk menolak pagu indikatif ini, dan kenapa nambahnya harus Rp 800 miliar, kenapa nggak tambah Rp 2 triliun gitu?" ujarnya.
Wakil Ketua MPR AM Akbar Supratman dukung kebijakan satu orang satu akun di media sosial untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.