Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) atau BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di NTT.
Ombudsman RI dorong perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan risiko sosial ekonomi.
BPJS Kesehatan Sukabumi mengonfirmasi puluhan warga tertipu kartu BPJS palsu. Masyarakat diimbau untuk menggunakan layanan resmi dan waspada terhadap penipuan.
APBD Perubahan 2024 gagal dibahas di DPRD Parepare. Situasi ini dianggap menimbulkan persoalan penganggaran yang berimbas pada program kegiatan pemerintah.