Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan menguat. Revisi UU pada institusi penegak hukum itu dinilai masih ada pro-kontra.
Pansel anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 resmi dibentuk. Pansel tersebut dipimpin oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RKUHAP tak mengatur soal penyadapan. Habiburokhman menyebut penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.