detikEdu 3 Poin Krusial RUU TNI yang Baru Disahkan Jadi Undang-Undang RUU TNI disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025). Ini pasal-pasal kontroversial di dalamnya. Kamis, 20 Mar 2025 14:00 WIB
detikSulsel Pasal Kontroversi di Balik Revisi UU TNI: Peran Militer-Usia Pensiun Ditambah DPR RI sahkan RUU TNI menjadi UU, mengatur tugas baru TNI dan jabatan sipil untuk prajurit aktif. Tidak ada wajib militer atau dwifungsi TNI. Kamis, 20 Mar 2025 13:51 WIB
detikBali Ini Daftar Pasal Kontroversial RUU TNI yang Baru Disahkan Jadi UU Revisi UU TNI disahkan DPR, menambah tugas dan jabatan TNI, serta mengubah batas usia pensiun. Protes muncul terkait legitimasi dwifungsi militer. Kamis, 20 Mar 2025 13:11 WIB
detikNews Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil-HAM Puan menyatakan DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil. Kamis, 20 Mar 2025 12:16 WIB
detikNews Daftar Pasal Kontroversial di RUU TNI yang Baru Disahkan DPR Jadi UU Revisi UU TNI kini telah disahkan menjadi undang-undang. Ada 3 poin krusial dalam perubahan tersebut yang juga menyita perhatian publik. Kamis, 20 Mar 2025 11:34 WIB
detikNews Fraksi Gerindra DPR Jamin Revisi UU TNI Sejalan dengan Semangat Reformasi Ketua Fraksi Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi UU 34/2004 tentang TNI (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Kamis, 20 Mar 2025 11:13 WIB
detikNews PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal PDIP mengatakan revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penting untuk disahkan. Selasa, 18 Mar 2025 18:45 WIB
detikNews Rapat Lanjutan RUU TNI: Usulan Prajurit Jabat di KKP-Tangani Narkoba Dihapus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengungkap hasil rapat lanjutan Panja RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 antara DPR RI dan pemerintah pada Senin malam. Selasa, 18 Mar 2025 08:00 WIB
detikNews Gubernur Lemhannas Nilai Revisi UU TNI Masih dalam Konteks Supremasi Sipil Ace mengatakan keberadaan TNI dalam lembaga tertentu diperlukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Senin, 17 Mar 2025 17:45 WIB
detikEdu Soal Revisi UU TNI, PPI Jepang Dukung KontraS-Koalisi Masyarakat Kritisi Proses Legislasi PPI Jepang mendukung KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk kritisi proses legislasi revisi UU TNI. Senin, 17 Mar 2025 12:30 WIB