Komisi V DPR RI menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81 triliun. Anggota DPR khawatir dampak terhadap pembangunan dan janji politik.
Komisi V DPRD Jabar bertemu Dinas Pendidikan dan FKSS untuk membahas ijazah tertahan. Fokus pada verifikasi data siswa dan kebutuhan anggaran untuk solusi.