Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah informasi Bupati Kolaka Timur terjaring OTT KPK. Ia meminta penegakan hukum tanpa drama di media sosial.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mempertanyakan definisi OTT KPK terkait penangkapan Bupati Kolaka Timur. Ia minta penjelasan dan waktu yang tepat.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Aksi OTT tersebut pun sempat menuai polemik.