Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan RUU Perampasan Aset akan mulai dibahas setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP disahkan.
Sebanyak 200 mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar menolak RUU TNI. Mereka menuntut transparansi dan pembatalan UU yang dinilai merugikan masyarakat.
Supratman menyebut pemerintah terus berupaya agar RUU Perampasan Aset jadi fokus pembahasan di DPR. Pembahasan aturan ini dinilai menyangkut persoalan politik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri) belum diterima.