Otorita IKN kini menyiapkan anggaran Rp 11,6 triliun untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif. IKN ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Bambang Soesatyo dukung arah politik hukum Prabowo, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan
Ibu Kota Nusantara memulai pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif dengan anggaran Rp 11,6 triliun. Proyek ini masuk dalam Tahap II pembangunan IKN.
Komnas Perempuan dukung putusan MK tentang keterwakilan perempuan di DPR. Hanya 3 komisi yang dipimpin perempuan. Harapan untuk kebijakan inklusif ke depan.