Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.
DPR menggelar paripurna mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Rapat dihadiri 293 anggota dan membahas kewarganegaraan sembilan atlet.
Komnas Perempuan meminta negara hadir melindungi PMI baik berstatus legal ataupun ilegal. Pemerintah memastikan perlindungan penuh lewat Revisi UU PPMI.
Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan upaya menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) harus menjadi kepedulian semua pihak.