Agus Suparmanto resmi menjabat Wakil Ketua Umum PPP mendampingi Mardiono. Ia berharap rekonsiliasi ini menjadi momentum kebangkitan PPP di politik Indonesia.
Revisi KUHAP resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan. KUHAP baru diharapkan menjadi fondasi hukum yang berkeadilan dan partisipatif.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik terkait masa jabatan ketua partai politik.