UU Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Kementerian Negara tengah bergulir di DPR RI. Proses revisi kedua Undang-Undang itu tengah berlangsung di masa reses DPR RI.
Junimart menyampaikan penambahan kementerian juga harus mengubah nomenklatur. Selain itu harus dilakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara.