Tanpa adanya kebijakan yang jelas mengatur pembatasan BBM dan penerima manfaat subsidi BBM maka reformasi subsidi BBM tidak akan dapat berjalan secara efektif.
Revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Pertalite diproyeksi terbit dalam waktu dekat.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menargetkan ekspor non migas bisa mencapai US$ 289,76 miliar atau setara Rp 4.508 triliun (kurs Rp 15.560).
BPH Migas memberikan sinyal kuota Pertalite pada 2023 akan naik. Namun Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady menegaskan bahwa hal itu ternyata masih dikaji.
PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di 34 kota/kabupaten.