Bipih 2027 ditetapkan Rp 54,6 juta. Dari situ, ada pengurangan subsidi pemerintah, setoran awal, dan nilai manfaat sehingga jemaah melunasi sekitar Rp 23 juta.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penertiban atau delisting akomodasi, termasuk vila yang belum memiliki izin usaha, bukan untuk mempersulit pelaku usaha.
Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan survei sebagai alat evaluasi, bukan penentu kebijakan. Fokus pemerintah adalah stabilitas dan pelayanan publik.
Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena PDIP tetap ada di luar pemerintahan. Menanggapi itu, Puan Maharani mengatakan PDIP akan mengawasi pemerintah.