Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah hanya berlangsung hitungan jam.
"Regulasi terkait penyebaran konten berita produksi asing terutama yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia," kata Akhmad Munir.
BEM Universitas Udayana (Unud) menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana yang dianggap mengancam kebebasan akademik.
Sebagai catatan dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit.