"Jadi aturan mana yang menyebutkan hal seperti itu sehingga kemudian ada perintah untuk memblokirnya dan pemblokiran itu dilakukan oleh PPATK," ujar Nasir.
Panja DPR berjanji mengawal ketat penyelenggaraan haji 2025. Ia memastikan jemaah mendapatkan semua hak dan tidak boleh ada skema lain di luar keputusan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap Pusat Data Nasional bakal kembali molor. Hal itu disampaikan saat rapat perdana bersama Komisi I DPR RI.