Menurutnya budaya tersebut masih relevan dan perlu dilakukan untuk aktualisasi penyebutan Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dan kesaksian.
Banyaknya kasus klaim budaya dari Indonesia oleh negara lain mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal.