Monarki Inggris merupakan tokoh seremonial dan tak mencampuri politik. Sebagai kepala negara, seorang Ratu Inggris memiliki sejumlah kekuasaan konstitusional.
Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) mendorong Pemerintah dan DPR memastikan adanya partisipasi publik sebelum dan sesudah RUU PDP disahkan.
Unnes menyoroti RUU Sisdiknas. Dalam RUU tersebut disebut tidak cantumkan peran LPTK sebagai Perguruan Tinggi Penghasil Calon Guru profesional dan berkualitas.