.webp)
Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis (8/9) di Kastil Balmoral, Skotlandia waktu setempat. Selama 70 tahun berkuasa, pemimpin monarki Inggris itu memegang beberapa kekuasaan di Inggris.
Dilansir dari detikNews yang mengutip dari AFP, Jumat (9/9/2022), tokoh seremonial dalam monarki Inggris biasanya tidak mencampuri urusan negara. Meski begitu, raja dan ratu sebagai kepala negara memiliki beberapa kekuasaan konstitusional.
Diketahui, Ratu Elizabeth II memiliki 7 kekuasaan konstitusional selama dirinya bertakhta. Kekuasaan itu kini diwariskan kepada sang penerus takhta, Raja Charles III yang merupakan Raja Inggris selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 7 daftar kekuasaan Ratu Elizabeth II yang kini dipegang Raja Charles III.
1. Peran Dalam Parlemen
Merujuk sistem monarki Inggris, parlemen merupakan otoritas legislatif tertinggi yang terdiri atas majelis rendah House of Commons, majelis tinggi House of Lords serta the Crown. The Crown adalah parlemen tertua dalam sistem pemerintahan Inggris, namun wewenangnya memudar seiring berjalannya waktu. Kini the crown secara luas hanya bersifat ritual saja.
2. Menunjuk Pemerintahan
Dalam Parlemen, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang menunjuk pemerintahan. Biasanya mereka akan mengundang pemimpin partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam House of Commons untuk menunjuknya menjadi perdana menteri dan memintanya membentuk pemerintahan. Hal itu dilakukan sehari usai pemilu digelar.
Selain itu, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang membuka dan menutup sidang parlemen setiap tahun dalam seremoni 'State Opening' yang sarat tradisi. Raja dan ratu juga membacakan rencana pemerintahan untuk 12 bulan ke depan. Seremoni itu biasanya dimulai dengan prosesi dari Istana Buckingham ke Westminster.
Seorang pejabat yang dikenal sebagai Black Rod kemudian dikirimkan untuk memanggil House of Commons, dan pintu akan ditutup di depan wajah Raja atau Ratu Inggris untuk menyimbolkan independensi dari kerajaan. Raja atau Ratu Inggris biasanya mengenakan Mahkota Negara Kekaisaran (Imperial State Crown) dan melanjutkan ke House of Lords.
Dalam kewenangannya, The Crown juga secara resmi mampu membubarkan parlemen Inggris sebelum pemilu digelar.
3. Persetujuan Kerajaan
Setelah disetujui oleh House of Commons dan House of Lords, Raja atau Ratu Inggris memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menetapkan rancangan undang-undang (RUU) sebagai undang-undang (UU) secara resmi. Juga, Raja atau Ratu Inggris bisa secara teknis menolak RUU itu. Meski pada kenyataannya hal itu hanyalah praktik stempel karet atau hanya prosedur belaka.
Diketahui, Ratu Anne menjadi pemimpin Kerajaan Inggris terakhir yang menolak memberikan persetujuan untuk RUU tahun 1708 silam.
4. Orang Kepercayaan PM Inggris
Mendiang Ratu Elizabeth II merupakan tempat para PM Inggris menjelaskan rencana dan kekhawatiran mereka kepada sang Ratu. Diketahui Ratu Elizabeth menggelar rapat mingguan dengan seluruh PM Inggris yang menjabat selama dirinya bertakhta.
"Mereka memberitahu saya apa yang terjadi atau jika mereka memiliki masalah apapun, dan terkadang saya bisa membantu dalam cara-cara tertentu," tutur Ratu Elizabeth II dalam dokumenter tahun 1992.
5. Menunjuk Lord dan Knight
Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk Lord yang duduk di parlemen di House of Lords atas saran menteri pemerintahan. Selain itu, pemimpin kerajaan Inggris juga secara pribadi berwenang memberikan gelar kebangsawanan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi penting bagi masyarakat Inggris, dalam segala aspek kehidupan. Daftar kandidat setiap tahunnya diberikan Pemerintah Inggris kepada Raja atau Ratu Inggris
6. Krisis konstitusional
Raja atau Ratu Inggris diperbolehkan mempraktikkan hak prerogatif mereka 'dalam situasi krisis konstitusional yang parah'. Mereka diizinkan untuk menentang nasional kementerian. Meskipun dalam sejarah pemerintahan modern Inggris, itu belum pernah dilakukan.
7. Kepala Gereja
Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk uskup dan uskup agung atas saran dari Komisi Gereja. Kewenangan itu diperoleh sebagai gubernur tertinggi Gereja Inggris.
(nvl/nvl)
