detikNews

Strategi Menata Jakarta di Tengah Keterbatasan Lahan

Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan mendorong pemanfaatan tanah yang bijak.

Sabtu, 20 Sep 2025 13:36 WIB

detikFinance

2 Alasan Purbaya Tolak Tax Amnesty Lagi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tax amnesty jilid III, ia khawatir Tax Amnesty bisa merusak kredibilitas pajak.

Sabtu, 20 Sep 2025 06:00 WIB

detikSumut

Alasan Menkeu Purbaya Tolak Program Tax Amnesty Jilid III

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tax amnesty jilid III, menilai program ini merusak kredibilitas pajak dan memberi insentif untuk pelanggaran.

Sabtu, 20 Sep 2025 06:00 WIB

detikFinance

Purbaya Mendadak Telepon Kring Pajak, Singgung Kayaknya Dikibuli

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak di DJP untuk mengevaluasi pelayanan publik.

Sabtu, 20 Sep 2025 05:45 WIB

detikFinance

Purbaya soal Alasan Tolak Tax Amnesty Lagi: Beri Insentif Orang untuk Kibul

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak ada program pengampunan pajak atau tax amnesty lagi.

Jumat, 19 Sep 2025 21:13 WIB

detikKalimantan

Dear Wajib Pajak, Menkeu Tak Mau Ada Tax Amnesty Lagi!

Buat para wajib pajak, perlu diingat bahwa Menkeu Purbaya tak mau ada tax amnesty lagi. Simak alasannya.

Jumat, 19 Sep 2025 19:01 WIB

detikJogja

Purbaya Merasa Dikibuli Usai Telepon Kring Pajak Tanya Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak dengan menelepon Kring Pajak. Purbaya merasa dibohongi. Kenapa?

Jumat, 19 Sep 2025 16:17 WIB

detikFinance

Purbaya Ogah Ada Tax Amnesty Lagi: Kibulin Aja Pajaknya, Nanti Tunggu Pemutihan

Ini alasan Menteri Purbaya menolak Tax Amnesty jilid III.

Jumat, 19 Sep 2025 15:45 WIB

detikFinance

Purbaya Tak Mau Ada Tax Amnesty Jilid III

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tax amnesty jilid III, khawatir merusak kredibilitas pajak.

Jumat, 19 Sep 2025 15:11 WIB

detikFinance

Telepon Kring Pajak Tanya Coretax, Purbaya: Mereka Mengibuli Saya Kayaknya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak di DJP, menilai pelayanan pajak.

Jumat, 19 Sep 2025 14:25 WIB