Pemprov Kaltara sosialisasikan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK. Penyesuaian ini bukan pemotongan, melainkan sesuai regulasi anggaran.
Komisi I DPRD Tarakan menunda RDP sengketa lahan warga hingga Mei 2025. Penundaan ini untuk fokus pada LPJ dan anggaran perubahan. Warga diminta bersabar.