detikFinance

Aturan Pusat-Daerah Tak Konsisten, Pengusaha Dinilai Sulit Investasi di RI

Hadirnya UU Cipta Kerja menjadi penyederhanaan peraturan dalam berinvestasi.

Senin, 26 Des 2022 17:48 WIB

detikBali

Kereta Gantung Rinjani Ditolak Walhi, Kadis PMPTSP: Jangan Koar-koar

Meski ditolah Walhi, Pemerintah Provinsi NTB optimistis proyek kereta gantung Rinjani rampung pada 2025. Ia meminta Walhi untuk tidak koar-koar.

Selasa, 27 Des 2022 14:27 WIB

detikNews

DPR Diganti "Artificial Intelligence", Utopia atau Distopia?

Bayangkan, anggota DPR diganti robot agar bisa menghasilkan aturan sesuai aspirasi rakyat. Masyarakat Eropa dan China sudah mulai tertarik dengan ide gila ini.

Senin, 26 Des 2022 12:00 WIB

detikNews

Rencana Penerapan "Multi Lane Free Flow" di Jalan Tol

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menerapkan Multi Lane Free Flow atau nir-henti dan nir-sentuh di seluruh ruas jalan tol Indonesia.

Rabu, 28 Des 2022 10:47 WIB

detikFinance

Pemerintah Mau Terapkan Skema Normal untuk Kartu Prakerja pada 2023

Airlangga mengatakan pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di Triwulan pertama tahun 2023.

Kamis, 29 Des 2022 12:01 WIB

detikFinance

Jaga Ketahanan Ekonomi 2023, Airlangga Dorong Investasi-Lapangan Kerja

Selain itu, untuk menjaga resiliensi ekonomi, pemerintah berupaya melalui transformasi struktural implementasi UU Cipta Kerja.

Kamis, 29 Des 2022 12:07 WIB

detikFinance

Airlangga Dorong Penguatan UMKM untuk Hadapi Tantangan Ekonomi di 2023

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 4,7-5,3% di 2023.

Kamis, 29 Des 2022 11:51 WIB

detikEdu

Alot Pro Kontra RUU Sisdiknas Bikin Gagal Masuk Prolegnas Prioritas 2023

RUU Sisdiknas tak masuk Prolegnas 2023. Banyak pro kontra yang masih alot dikompromikan dalam RUU Sisdiknas. Apa saja?

Kamis, 29 Des 2022 09:00 WIB

detikNews

51 Poin Peraturan Pelaksana dalam UU Cipta Kerja

Peraturan Pelaksana tersebut terdiri atas 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Kamis, 08 Des 2022 08:26 WIB

detikNews

Mahkamah Konstitusi Kehilangan Urgensi?

Cukup disayangkan bila MK kehilangan urgensinya. Bukan hanya karena problem internal, tapi ketiadaan komitmen Presiden dan DPR menegakkan prinsip bernegara.

Senin, 15 Agu 2022 10:37 WIB