detikKalimantan

Komnas HAM Rekomendasi Jumran Juga Dijerat UU TPKS

Kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru oleh oknum prajurit TNI AL masih berlanjut. Komnas HAM merekomendasikan Terdakwa juga dijerat UU TPKS.

Sabtu, 24 Mei 2025 10:01 WIB

detikNews

Anggota DPR Sindir Pigai: Tanpa UU Kebebasan Beragama, Rakyat Bebas Beragama

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai undang-undang tentang kebebasan beragama.

Rabu, 12 Mar 2025 17:42 WIB

detikBali

Pengadilan AS Blokir Tarif Impor Trump, Dolar Langsung Menguat

Pengadilan AS memblokir kebijakan tarif Trump, menyatakan presiden melampaui kewenangan. Putusan ini berdampak positif pada pasar keuangan global.

Kamis, 29 Mei 2025 20:13 WIB

detikNews

Komnas HAM Sebut Pemerkosaan Terjadi Saat Kerusuhan Mei 1998

Komnas HAM menjelaskan bahwa pemerkosaan termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Senin, 16 Jun 2025 17:03 WIB

detikNews

Komnas HAM Harap Pembahasan Revisi UU TNI Diperpanjang

DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat paripurna besok.

Rabu, 19 Mar 2025 16:18 WIB

detikNews

Eks Ketua PN Surabaya Segera Disidang di Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

Kejagung melimpahkan berkas Eks Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono terkait dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur ke Pengadilan Tipikor. Rudi segera disidang.

Selasa, 06 Mei 2025 20:07 WIB

detikHot

Vadel Badjideh Tampil Beda Jelang Dengar Kesaksian Nikita Mirzani dan LM

Tiktoker Vadel Badjideh menjalani sidang lanjutan terkait dugaan asusila yang melibatkan anak Nikita Mirzani, LM. Sidang memasuki tahap pemeriksaan saksi.

Rabu, 02 Jul 2025 15:02 WIB

detikNews

Penegakan UU TPKS Dinilai Lemah, Waka MPR Dorong Pembenahan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal meskipun UU TPKS telah disahkan.

Rabu, 11 Jun 2025 21:17 WIB

detikKalimantan

Berikut Prosedur dan Aturan Mengganti Nama Penduduk

Setiap warga negara memiliki hak untuk mengganti namanya. Perubahan akan dicatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Prosesnya diajukan dulu ke Pengadilan.

Sabtu, 12 Jul 2025 06:00 WIB

detikNews

Pemerintah Jamin Kebebasan Berpendapat dan Tak Batasi Opini Masyarakat

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons pencabutan tulisan opini yang tayang di detikcom, Kamis, 22 Mei 2025, atas permintaan dari penulis.

Senin, 26 Mei 2025 14:44 WIB