Pemerintah akan menata kawasan pesisir Pulau Bungin untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup nelayan. Penataan ini juga diharapkan bisa menarik wisatawan.
Kemnaker RI perkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh. Target meningkat jadi 50 ribu unit hingga 2025, dorong kesejahteraan dan lapangan kerja.
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PKP Rp 48,02 triliun untuk 2026 yang fokus pada BSPS dan rumah subsidi untuk atasi backlog perumahan.
Wakil Menteri Fahri Hamzah akan sanksi kepala daerah yang persulit izin pengembangan kawasan. Ia dorong pengembang aktif perbaiki kondisi kumuh di Mataram.