Dengan mempertimbangkan prinsip normatif dan temuan empiris tersebut, maka alasan transformasi perilaku memilih konsisten dengan langkah revisi UU Pemilu.
BK DPR RI menggelar FGD tentang integrasi perspektif sejarah dalam kebijakan publik. Narasumber internasional berbagi wawasan untuk penguatan legislasi.