Menteri Haji Gus Irfan mengunjungi KPK untuk audiensi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. KPK dukung perbaikan sistem pelayanan publik.
Sistem antrean haji akan diubah sesuai undang-undang. Dampaknya, akan ada gelombang protes karena beberapa daerah mengalami penambahan dan pengurangan kuota.