detikFinance
DPR Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran
Komisi IV DPR RI bentuk Panja untuk awasi distribusi pupuk bersubsidi.
Jumat, 02 Mei 2025 10:12 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Advokat Usul Revisi KUHAP Larang Liputan Langsung Saat Sidang
Advokat atau praktisi hukum Juniver Girsang mengusulkan agar revisi KUHAP mengatur tidak ada liputan langsung saat persidangan.
Senin, 24 Mar 2025 12:12 WIB
detikFinance
Prabowo Minta Danantara Pangkas Komisaris BUMN-Hapus Tantiem!
Presiden Prabowo Subianto perintahkan Danantara untuk merombak BUMN, fokus pada pengurangan komisaris dan hapus tantiem
Sabtu, 16 Agu 2025 07:28 WIB
detikFinance
Rp 757 Triliun Diguyur buat Pendidikan, Ada Jatah Biaya MBG Rp 335 Triliun
Anggaran pendidikan pada 2026 dialokasikan sebesar Rp 757 triliun. Di dalamnya termasuk Rp 335 triliun anggaran program makan bergizi gratis.
Sabtu, 16 Agu 2025 06:45 WIB
detikProperti
Pemerintah Pastikan Revisi UU Tapera Usai MK Batalkan Pasal Wajib Iuran
Pemerintah dan DPR akan merevisi UU Tapera. Revisi tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU Perumahan.
Rabu, 01 Okt 2025 06:07 WIB
detikNews
Anggota Baleg DPR Usul Upah Minimum agar Tak Ada Guru Digaji Rp 300 Ribu/Bulan
Anggota Baleg DPR usulkan revisi UU Guru dan Dosen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk penetapan upah minimum dan perlindungan hukum profesi.
Kamis, 27 Nov 2025 07:56 WIB
detikNews
Pemerintah Pastikan Akan Revisi UU Tapera Usai Putusan MK
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU Tapera.
Selasa, 30 Sep 2025 15:59 WIB
detikFinance
Prabowo Pamer Selesaikan Kesepakatan Dagang dengan Eropa Usai 10 Tahun Mandek
Presiden Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan RI dalam menyelesaikan kesepakatan dagang IEU-CEPA.
Jumat, 15 Agu 2025 16:07 WIB
detikNews
PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal
PDIP mengatakan revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penting untuk disahkan.
Selasa, 18 Mar 2025 18:45 WIB
detikBali
Revisi UU TNI Dinilai Langgar Prinsip Demokrasi
Pengamat Hukum John Tuba Helan menilai revisi UU TNI melanggar prinsip demokrasi, karena tidak memberi ruang partisipasi masyarakat.
Kamis, 20 Mar 2025 20:33 WIB