Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah disahkan DPR. Pemerintah sedang mempersiapkan Perpres untuk pembentukan kementerian.
Polda Riau meningkatkan penindakan penambangan emas ilegal dengan menindak 158 lokasi dan menangani 19 laporan. Kapolda dorong legalisasi melalui IUPR.
Menkum Supratman Agtas mengungkapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah sedang digodok. Pembentukan ini diharapkan mempermudah pelaksanaan ibadah haji.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akui lalai tangani persoalan royalti. Menkum juga berupaya perbaiki persoalan royalti dengan mengawasi kinerja LMKN.