Diungkap oleh Ketua DPD PDIP Kalbar, Lasarus bahwa pembahasan di komisi politik terkait sikap partai sebagai penyeimbang pemerintahan sempat berjalan alot.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pengerahan TNI untuk pengamanan di Kejaksaaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejati).