.webp)
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres ke-6 PDIP, mengatakan partainya tidak berada dalam posisi oposisi atau koalisi. Megawati menegaskan PDIP akan menjadi partai penyeimbang pemerintah, sebab Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Demokrasi Indonesia, kata Mega, bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Megawati menegaskan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Namun, dia menekankan partainya juga akan menentang keras jika terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemerintah.
Di lain sisi, diungkap oleh Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat, Lasarus bahwa pembahasan di komisi politik terkait sikap partai sebagai penyeimbang pemerintahan sempat berjalan alot. Ia menyebut selama pembahasan banyak masukan yang datang dari daerah-daerah. Lasarus mengatakan sikap PDIP tersebut tak diambil dengan mudah.
"Kita dalam mendukung pemerintah ini kita sebagai penyeimbang, ini garis umum kita sebagai penyeimbang. Di dalam sikap politik dibahas kami kemarin, tentu masukan-masukan dari daerah seperti apa perkembangan di masing-masing daerah," kata Lasarus.
"Ini dinamikanya lumayan karena di kami, di (komisi) politik kemarin, cukup alot dan cukup ramai dibahas sebelum diputuskan dan pada saat sambutan penutupan Ibu Ketua Umum sebenarnya merangkum bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang," imbuh dia.
Ketua Komisi V DPR itu menjelaskan posisi PDIP sebagai penyeimbang. Lasarus mengatakan partai akan mendukung program pemerintah yang memprioritaskan rakyat dan sebaliknya akan mengkritisi dengan memberi masukan yang konstruktif.
"Sebagai penyeimbang disampaikan oleh Pak Komarudin, seluruh kegiatan-kegiatan atau seluruh program pemerintah yang prorakyat kita dukung. Mana kala menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada, norma-norma hukum yang ada dan seterusnya, tentu kami menggunakan sikap sebagai penyeimbang," ujar pimpinan Komisi V DPR RI ini.
Lasarus menyebut PDIP tak di dalam pemerintahan tetapi mendukung program yang prorakyat. Lasarus menyebut partai akan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai arah partai.
"Yang kita bahas kemarin adalah kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi kita tidak ada dalam pemerintahan, seluruh program-program yang prorakyat kita dukung, yang program-program mungkin yang mungkin dalam tanda kutip kami anggap tidak terlalu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan rakyat tentu kami akan melakukan kritisi-kritisi yang sifatnya membangun," imbuhnya.
(aau/aau)
