Revisi KUHAP yang sedang dibahas di DPR RI, khususnya oleh Komisi III, membawa harapan besar agar adanya pergeseran paradigma dari penghukuman ke pemulihan.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno di Unimus menegaskan pentingnya UU pro lingkungan untuk menghadapi krisis iklim dan mendorong transisi energi terbarukan.
Pemerintah mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan (BP). Lantas, bagaimana nasib para ASN Kementerian BUMN?
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.