Benny menyampaikan tanggapan soal peluang penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentery threshold. Belum ada putusan MK mengenai parliamentery threshold.
Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang waktu pelaksanaan antar pemilu nasional dan daerah secara berjenjang.
Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen.