Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.