"Siapa bilang DPR melakukan pembangkangan? Tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kan membentuk UU," kata Menkumham, Supratman Andi Agtas.
Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahmah, menyebut adanya manuver untuk menganulir keputusan itu sebagai bentuk praktik machiavelistik.
Co-Founder ISESS Khairul Fahmi meminta pernyataan Prabowo Subianto soal pertahanan dan keamanan negara tak perlu dibenturkan dengan program Presiden Jokowi.