Anggota DPR Selly Gantina mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah menyelesaikan masalah kuota, pengelolaan dana, dan pelayanan jamaah secara transparan.
Menag Nasaruddin Umar optimis Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan pengelolaan ibadah haji. Ia berharap fokus baru ini membawa perbaikan signifikan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
Baznas membuka Program Beasiswa Riset untuk mahasiswa S1, S2, S3 dan lembaga riset. Pendaftaran hingga 1 September 2025. Cek syarat dan tema prioritas.
Menkum Supratman Agtas mengungkapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah sedang digodok. Pembentukan ini diharapkan mempermudah pelaksanaan ibadah haji.