Anggota Komisi II DPR menyoroti ada banyak konflik pertanahan. Ia mengusulkan tambahan alokasi anggaran buat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Dosen FISIPOL Hairunnas puji langkah DPR dalam menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menilai ini sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik pascademonstrasi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun untuk mendukung kegiatan program makan bergizi gratis (MBG).
Mendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 71,11 triliun. Penambahan anggaran itu, salah satunya untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun.
Sejumlah aktivis dan influencer menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR RI. Mereka menuntut bukti konkret atas janji pemerintah terkait reformasi-transparansi.