Pemerintah NTB usulkan revisi Perda Minerba dan PDRD untuk pengelolaan tambang rakyat. Target rampung 2025, fokus pada potensi pendapatan dan lingkungan.
Koalisi Sipil kritik RUU KKS yang melibatkan TNI sebagai penyidik pidana siber. TNI menegaskan perannya terbatas pada pertahanan, bukan penegakan hukum sipil.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan ada dua opsi yang mungkin diterapkan terhadap para anggota DPRD jika pemilu daerah baru digelar pada 2031.
Komisi I DPR dalam waktu dekat akan menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI dari pemerintah. Sejumlah pasal akan dibahas oleh Komisi I DPR.